AKSELERASI ANTARA KEJAHATAN BERDIMENSI SIMULAKRA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Muhamad Rakhmat

Abstract


Kejahatan tampil dalam bentuknya yang sempurna dengan teknologi tingkat tinggi, politik tingkat tinggi dan hukum tingkat tinggi. Kejahatan tersebut tampil dalam bentuk simulakra, yaitu simulakra kejatahan (simulacrum of crime). Simulakra kejahatan adalah kejahatan yang diciptakan atau direkayasa oleh para pihak tertentu, yang lewat teknologi pencitraan (imagology) dan teknik narasi (narrative), kejahatan tersebut dipresentasikan lewat media tertentu, sehingga realitas kejahatan dan kebenaran (truth) di baliknya, seakan-akan seperti yang tampil di dalam media tersebut, padahal representasi tersebut adalah hasil dari manipulasi media semata. Kebenaran dan kepalsuan bergulat bersimbiosis membentuk sebuah demarkasi kejahatan. Singkatnya, kejahatan telah direkayasa, sehingga hukum tidak berdaya dan manusia dijadikan tumbal.

Realitas simulakra kejahatan memerlukan tanggapan secara yuridis, sosiologis dan filosofis, hingga pada akhirnya ditemukan suatu formulasi aturan hukum yang jelas mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam simulakra. Kaidah hukum baru (KUHP baru) harus mampu membaca dan mendifinisikan tindakan simulakra dalam delik pidana dan menentukan sanksi bagi tindakan tersebut. Untuk itu perlu dianalisis Faktor-faktor apa yang mendorong manusia melakukan simulakra kejahatan? Bagaimana hukum pidana positif Indonesia mengatur dan mengatasi simulakra kejahatan? Kendala-kendala apa yang muncul dalam upaya pembaharuan hukum pidana kaitannya dengan simulakra kejahatan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Di dalam analisis ini, penulis mengusung penelitian Sosiologi Hukum Kualitatif. Obyek penelitian ini adalah manusia/masyarakat, lebih khusus lagi aparat/ birokrat kekuasaan negara dengan alat-alatnya. Metode pendekatan mengacu pada metode hukum  fenomenologik yang bersifat induktif.

Simulakra kejahatan dilakukan oleh manusia karena berbagai faktor, faktor internal dan eksternal, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri, lingkungan buruk, kekuasaan yang bebas, hukum yang semerawut, media kapitalis dan kecintaan manusia akan uang. Hukum pidana positif Indonesia tidak mengatur simulakra dengan jelas dan tidak berniat mengatur, karena hukum tidak lebih dari kepentingan penguasa. Pembaharuan hukum menjumpai kendala cara berifikir modern, postivistik dan hegemonial, kepentingan ideologi kolonial, antidemokrasi, pertahanan status quo sebagian besar penguasa. Cara untuk mengatasinya adalah harus dilakukan pembaharuan hukum pidana nasional, antara lain dengan peningkatan peran masyarakat secara aktif dan kritis, membangun keberanian dan kemauan hukum dan politik pemerintahan menuju hukum yang sesuai dengan kehendak rakyat, reformasi personal dan institusional hukum. Bersama-sama menggugat cara berpikir menuju keberanian berpikir progresif dan holistik tentang hukum. Membangun visi pendidikan yang mampu melahirkan orang yang memiliki kompetensi, tegas, rasional, pragmatis dan imajinatif (kreatif). Pendidikan hukum harus mampu menjelaskan, menguraikan keterkaitan antara pembangunan hukum, prinsip-prinsip agama-agama dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

 

Kata Sandi; Simulakra Kejahatan, Hukum Pidana Nasional,Pencitraan

Full Text:

PDF

References


SUMBER BUKU

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (penyebab dan solusinya), Ghalia Indonesia, cetakan ke-2, 2005

Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. Alih bahasa oleh Rnc. Widyaningsih & G. Kartasapoetra.

Agus Raharjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Alan Hunt, The Sociological Movement in Law, Billing & Sons, London, 1978

Anthon F. Susanto, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna, Refika Aditama, Bandung, 2005

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

B. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Busar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

C.K. Allen. Law In Making, Oxford University Perss, New York, 1958

Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, Resist Book, Yogyakarta, 2003.

Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness (Akar Kekerasan, Analisis Sosio-psiokologis atas watak manusia), Terj. Imam Muttaqin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

F. Nietzche, Jenseits von Gut und Bose, Goldmanns Gelbe Taschenbucher.

Franz von Magnis, Etika Umum, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1975.

H.R. Otje Salman S & Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembal, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, ELSAM, Jakarta, 1999.

I.S. Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Konstruski Sosial (Penyusunan Penggunaan dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi), Ringkasan Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di UNDIP Semarang, 1990

J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Judith Saklar, Legalism, University perst, Cambridge, 1964

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Made Darma Weda, Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana, Guna Widya, Jakarta, 1999

Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang bentuk-bentuk pidana, khusunya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarata, 2005

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985

Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.

Ph. Lesrch, Aufbau der Person, Munchen, 1964.

Purmadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung, 1978.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992.

Samuel Gultom, Mengadili Korban; Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara, Elsam, Jakarta. 2003

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumi, Bandung, 1983.

Shiddiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Sudarwan Danim, Menjadi peneliti kualitatif, Pustaka setia, Bandung, 2002.

Supomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Richard Schacht, Alienasi, Anchor New York, 1970. Terj. Ikramullah Mahyuddin, Jalasutra, Yogyakarta, 2005

Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Von Schmid, Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum Dari Plato Sampai Kant (Grote Denkers Over Staat en Recht Van Plato tot Kant), diterjemahkan oleh Mr. R. Wiratno dan Mr. Djamaluddin Dt. Singomankuto, cet. II, Pembangunan, Jakarta, 1959

W.M. Dias, Jurisprudence, Butterworths, Londons, 1976.

Wolfgang Friedman, Legal Theory, Stevens & Sons, London, 1953

Yasraf Amir Piliang, Posrealitas, Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.

SUMBER LAIN

Barda Nawawi Arief, Makalah Perkembangan/Perubahan Formulasi Konsep RUU KUHP 2004-2005, disampaikan dalam ceramah umum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, tanggal 22 Agustus 2005

Caritas International & CIDSE, International Campaign on the Millennium Development Goals, Belgium, 2003.

ELSAM, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, Jakarta 2005

Harian Umum Kompas, tanggal 13 Februai 2004.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumi, Bandung, 2000.

YPKP, Laporan Proses Kejahatan Kemanusiaan Berat 65/66, Disampaikan pada diskusi Anti Torture, Puncak, Bogor, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.